Moneter.id – Jakarta – Sistem Informasi Pengelolaan Batu Bara (Simbara) telah berkontribusi sebesar Rp7,1 triliun kepada penerimaan negara sejak diluncurkan pada tahun 2022. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata di Jakarta, Senin (22/7/2024).
“Simbara secara khusus kami laporkan telah memberikan capaian langsung dan signifikan untuk penerimaan negara,” ujarnya.
Jelasnya, bahwa setoran itu diperoleh dari tiga hal, yaitu pencegahan atas modus penambangan ilegal (illegal mining) senilai Rp3,47 triliun, data analitik dan profil risiko (risk profiling) pelaku usaha Rp2,53 triliun, serta penyelesaian piutang dari hasil penerapan automatic blocking system (ABS) senilai Rp1,1 triliun.
“Hingga saat ini, Simbara telah berhasil menyelaraskan 10 sistem independen yang tadinya tersebar di enam kementerian/lembaga (K/L) dan memberikan beberapa dampak positif,” ujar dia.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan koordinasi K/L melalui Simbara mampu menjaga kewibawaan negara lantaran berhasil menerapkan penegakan dan kepatuhan di kalangan pelaku usaha.
“Dengan sistem ini, kita bekerja rapi, konsisten, tegas, dan berwibawa tanpa menyusahkan perusahaan, karena mereka sudah tahu hak dan kewajiban mereka,” kata Menkeu.
Menurutnya, keberhasilan Simbara mendorong Pemerintah untuk memperluas implementasi ke sektor nikel dan timah. Kedua sektor ini dipilih menimbang posisi Indonesia di tingkat internasional. “Kemenkeu mencatat cadangan nikel Indonesia mencakup 24% dari total cadangan dunia dengan total cadangan 21 juta ton,” bebernya.
Sementara volume produksi nikel mencapai 1,8 juta metrik ton pada 2023, menempati peringkat pertama di dunia dengan andil sebesar 50% dari total produksi nikel global.
Sedangkan cadangan timah menempati peringkat kedua dengan jumlah 800 ribu ton, setara dengan 23% dari cadangan dunia. Adapun produksinya tercatat sebesar 78 ribu ton, menempati peringkat kedua dunia dengan kontribusi mencapai 22%.
